Soal Ulangan Harian PKn Materi Otonomi Daerah Lengkap dengan Jawabannya

Pendidikan Zone - Soal Ulangan Harian PKn Materi Otonomi Daerah Lengkap dengan Jawabannya - Berikut ini contoh soal ulangan harian mata pelajaran PKn materi Otonomi Daerah yang telah dilengkapi dengan jawabannya sehingga mudah penggunaannya:

Soal:

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ….
a. kedaulatan
b. kebersamaan
c. kebebasan
d. kesetaraan

2. Partisipasi adalah keikutsertaan yang sadar sehingga bukan sekadar ikut terlibat karena pengaruh pihak lain. Keterlibatan karena pengaruh orang lain itu bukanlah partisipasi, melainkan ….
a. intimidasi
b. kolusi
c. eksploitasi
d. mobilisasi

3. Salah satu undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor … Tahun 2004.
a. 20
b. 21
c. 32
d. 23

4. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah ….
a. peduli terhadap warga lain
b. mendekati warga lain
c. memanfaatkan potensi warga lain
d. memenuhi keinginan warga lain

5. Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah ….
a. kebiasaan masyarakat daerah
b. undang-undang
c. adat istiadat daerah
d. peraturan daerah

6. Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik ....
a. tingginya peran serta masyarakat
b. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
c. banyaknya demonstrasi
d. penyalahgunaan wewenang oleh warga

7. Salah satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai adalah ….
a. praktik korupsi di sekolah
b. kurangnya fasilitas sekolah
c. gaji guru yang kecil
d. pengangguran terpelajar

8. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah ….
a. gubernur dan wakil gubernur
b. gubernur dan ketua DPRD
c. ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
d. gubernur, DPRD, dan kejaksaan

9. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah ….
a. sumber daya alam yang melimpah
b. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan
c. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
d. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan

10. Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh ….
a. negara
b. lembaga
c. undang-undang
d. pemda

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Deskripsikan dengan jelas pengertian otonomi daerah!
2. Sebutkan prinsip-prinsip otonomi daerah! Deskripsikan dengan jelas!
3. Apakah yang dimaksud kebijakan publik daerah?
4. Sebutkan tujuan mencermati kebijakan pemerintah!
5. Sebutkan ciri-ciri kebijakan publik!
6. Apa saja peraturan daerah yang telah ditetapkan di daerah kalian masing-masing?

Jawaban:

A:

1. c. kebebasan
2. d. mobilisasi
3. c. 32
4. a. peduli terhadap warga lain
5. d. peraturan daerah
6. b. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
7. a. praktik korupsi di sekolah
8. a. gubernur dan wakil gubernur
9. c. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
10. a. negara

B:

1. Otonomi daerah adalah Wewenang daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat, yaitu mencakup urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama.
2. a) Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
   
   b) Otonomi yang nyata, artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerah
   
   c) Otonomi yang bertanggung jawab, artinya otonomi yang dalam penyelenggaraaanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerahtermasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
   
   Melalui reformasi, otonomi daerah menjadi kebijakan yang dibuat untuk bisa membangun tata kelola baru yang lebih baik dibanding masa sebelumnya. Otonomi daerah memiliki prinsip-prinsip yang harus ada untuk bisa mencapai tujuan. Prinsip itu adalah:
   
   1. Adanya pemberian kewenangan dan hak kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
   2. Dalam menjalankan wewenang dan hak mengurus rumah tangganya, daerah tidak dapat menjalankan di luar batas-batas wilayahnya
   3. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, pelayanan yang prima, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
   4. Penyelenggaraan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemampuan daerah dan dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat.
   5. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
3. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan persoalan masyarakat (publik). Keputusan itu dibuat bersama dengan lembaga legislatif. Hal ini tidak lepas dari pertimbangan bahwa lembaga legislatif (DPR/DPRD) dianggap sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat. Kebijakan publik biasanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan persoalan bersama. Kebijakan publik harus mendapat dukungan dari rakyat karena jika tidak ada partisipasi dari warga negera maka tidak akan ada artinya. Hanya berupa tulisan atau dokumen yang tidak bermakna. Dalam kehidupan bernegara, terdapat banyak sekali persoalan yang menyangkut kepentingan publik, seperti penetapan pajak/retribusi, pembangunan fasilitas umum, penanganan masalah sosial, dan sebagainya.
4. Mencermati kebijakan pemerintah bertujuan agar kebijakan berpihak sepenuhnya kepada rakyat dan agar rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam kebijakan tersebut.
5. Perda Penanggulangan penduduk miskin, Perda tentang SDA, dll