Usaha Mengatasi Krisis Moneter pada Masa Kabinet Natsir, Sukiman, dan Ali-Wongso

Pendidikan Zone - Usaha Mengatasi Krisis Moneter pada Masa Kabinet Natsir, Sukiman, dan Ali-Wongso - Secara umum, bangsa Indonesia belum memiliki konsep pembangunan ekonomi nasional yang jelas. Beberapa pemimpin nasional yang berpengaruh menganjurkan pengembangan ekonomi nasional menurut pola sosialis untuk menggantikan struktur ekonomi kapitalis yang eksploitatif yang telah diwarisi dari zaman kolonial.

Sementara, Dr. Sumitro Djojohadikusumo (Menkeu Kabinet Natsir) menyatakan bahwa pembaruan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional harus dilakukan dengan menghidupkan kegiatan perdagangan dan menumbuhkan kelas pengusaha.

Pada waktu itu, keadaan pengusaha pribumi sangat lemah dan pengusaha non pribumi sudah kuat kedudukan dan modalnya. Oleh karena itu, Sumitro menggagas gerakan benteng, yaitu melindungi pengusaha pribumi dalam persaingan dengan pengusaha non pribumi dengan memberikan kredit.

Berkaitan dengan gagasan tersebut, pemerintah mengucurkan dana pinjaman yang diberikan kepada 700 pengusaha pribumi. Di samping itu, pemerintah melaksanakan industrialisasi yang dituangkan dalam Rencana Sumitro, dengan sasaran:

1. Mengembangkan industri dasar dengan mendirikan pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan.
2. Meningkatkan produksi pangan, perbaikan prasarana, dan penanaman modal asing.

Usaha mengatasi krisis moneter dilakukan pula oleh Kabinet Sukiman dengan cara nasionalisasi De Javasche Bank. Kendati mengalami krisis moneter, pemerintah melalui Menteri Keuangan Yusuf Wibisono masih memberikan perhatian kepada para pengusaha dan pedagang nasional golongan ekonomi lemah. Dengan pemberian bantuan itu diharapkan para pengusaha yang merupakan produsen dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume import.

Seiring dengan peraturan membagi dua uang kertas, diadakan pula peraturan sertifikat deviden, suatu usaha untuk memberikan dasar yang sewajarnya bagi nilai rupiah. Sertifikat-sertifikat itu tidak pernah diperjualbelikan sebagai kertas berharga yang sebenarnya. Nilainya ditentuan oleh bank dan uang yang diterimanya diberikan atau dibayarkan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Pada masa Kabinet Ali-Wongso, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo melaksanakan sistem ekonomi baru yang disebut Sistem Benteng sebagaimana digagas oleh Sumitro Djojohadikusumo. Sistem ini sering disebut sebagai Sistem Ali-Baba. Ali untuk menggambarkan pengusaha pribumi, sedang Baba untuk menggambarkan pengusaha non pribumi, khususnya Cina.

Menurut Iskaq, pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha non pribumi dalam memajukan perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan menyediakan kredit melalui bank. Namun, sistem mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih piawai dari pengusaha pribumi.

Akibat sanering uang yang dilakukan pemerintah pada zaman Ir. Djuanda, yaitu penarikan uang dari peredaran. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan berhasil menarik sekitar Rp 1,5 milyar. Dengan uang itu dapatlah pemerintah membayar sebagian utangnya kepada Bank Sentral, untuk membiayai defisit anggaran. Pemerintah selalu mengambil uang muka dari De Javanche Bank (kini Bank Indonesia). Melalui cara tersebut sebagian uang muka dapat dibayar kembali. Dengan demikian, penyelesaian utang pemerintah dilakukan dengan pinjaman ‘paksaan’.