Soal dan Kunci Jawaban Ulangan IPS Peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

Pendidikan Zone - Soal Ulangan IPS Peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan - Berikut ini contoh soal ulangan harian dan kunci jawabannya IPS materi Kondisi Indonesia setelah Pengakuan kedaulatan.

SOAL PILIHAN GANDA

1. Konferensi Meja Budar (KMB) menghasilkan keputusan penting, di antaranya:

a. Pengembalian hak milik Indonesia yang dirampas Belanda

b. Pengakuan kedaulatan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia

c. Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan peperangan

d. Belanda siap menarik seluruh tentaranya dari wilayah RI

2. Indonesia menyatakan kembali ke Negara Kesatuan sejak 17 Agustus 1950 karena:

a. Semua negara anggota RIS mendukungnya

b. Sistem federasi sebaiknya dilaksanakan di negara-negara liberal

c. NKRI sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945

d. Negara-negara bagian tetap dikendalikan oleh Belanda

3. Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 23 Februari 1952 karena:

a. Tidak tahan menghadapi partai-partai oposisi

b. Dianggap condong ke Blok Barat

c. Belum mampu melaksanakan politik bebas aktif

d. Tidak mendapat kepercayaan dari DPR

4. Kabinet pertama yang memerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah:

a. Kabinet Natsir

b. Kabinet Wilopo

c. Kabinet Sukiman-Suwiryo

d. Kabinet Ali Sastroamidjojo

5. Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena:

a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya

b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis

c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR

d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis

6. Sistem banyak partai sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia karena:

a. Terlalu banyak partai politik yang menjadi peserta Pemilu

b. Sulit membangun partai politik yang kuat dan didukung oleh rakyat

c. Pemerintah yang stabil tidak dapat diwujudkan

d. Peluang terjadinya pertentangan antar partai semakin terbuka

7. PRRI merupakan salah satu pergolakan yang terjadi di daerah:

a. Sulawesi

b. Kalimantan

c. Jawa

d. Sumatera

8. Pemilu 1955 menghasilkan 4 (empat) partai besar, kecuali:

a. Partai Nasional Indonesia (PNI)

b. Partai Indonesia Raya (Parindra)

c. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

d. Nahdatul Ulama (NU)

9. Salah satu faktor yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

a. Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil

b. Untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945

c. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya

d. Terjadinya pertentangan antara para anggota Konstituante

10. Pembentukkan MPRS dan DPAS sangat konstitusional karena:

a. Sesuai dengan UUDS 1950

b. Sesuai dengan hak prerogatif Presiden

c. Sesuai dengan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

d. Sesuai dengan UUD 1945

SOAL ISIAN

1. Pengakuan kedaulatan merupakan salah satu persyaratan formal berdirinya suatu negara, di samping wilayah dan rakyat. Secara de facto, Indonesia telah merdeka pada tanggal 17-8-1945. Secara de jure, kemerdekaan itu harus mendapat pengakuan dari negara-negara lain, terutama Belanda. Pengakuan Belanda atas kedaulatan RI masih sangat terbatas karena .....
2. Terbentuk RIS tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI karena ....
3. Untuk mengatasi krisis yang terus menerus, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan ....
4. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal ....
5. Seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal (1950-1959) sebagai akibat adanya persaingan antara ....
6. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet ....
7. Berdasarkan hasil Pemilu 1955, partai politik yang memperoleh kursi paling banyak di Konstituante adalah .....
8. Cakraningrat adalah kepala negara dari negara bagian ....

Soal Jawab singkat

1. Sebutkan 3 (tiga) sebab terjadinya instabilitas pemerintahan pada masa demokrasi liberal (1950-1959)!
2. Sebutkan 3 (tiga) sebab pemerintah RI tidak dapat membangunan perekonomian nasional yang mantap pada tahun 1950-1959!
3. Mengapa Konstituante tidak dapat menyusun Rancangan Undang-Undang?
4. Sebutkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
5. Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia?

Kunci Jawaban Pilihan Ganda:

1. b. Pengakuan kedaulatan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia
2. c. NKRI sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945
3. b. Dianggap condong ke Blok Barat. (Penjelasannya: mendapat tantangan dari partai koalisinya sendiri yaitu PNI dan Masyumi, kabinet ini juga telah menandatangani persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari AS kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA). Persetujuan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat (AS) yang berarti bertentangan dengan politik luar negeri bebas-aktif.
4. a. Kabinet Natsir
5. a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya
6. b. Sulit membangun partai politik yang kuat dan didukung oleh rakyat
7. d. Sumatera
8. b. Partai Indonesia Raya (Parindra)
9. c. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya
10. c. Sesuai dengan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kunci Jawaban Isian:

1. karena RI hanya diakui sebagai bagian dari RIS
2. keutuhan NKRI belum dapat diwujudkan. RIS memberi peluang kepada Belanda untuk menanamkan pengaruhnya, baik di bidang politik maupun ekonomi
3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
4. 27 Desember 1949
5. Partai Pemerintah dan Partai Oposisi
6. Kabinet Burhanuddin Harahap
7. partai politik yang memperoleh kursi paling banyak adalah PNI dengan 57 kursi
8. Cakraningrat adalah kepala negara Madura

Kunci Jawaban Jawab Singkat:

1. a. Jumlah partai terlalu banyak. b. Partai lebih mementingkan kepentingan pemimpinya. c. Konstituante gagal menyusun dan merumuskan RUUD. d. Para anggota Konstituante terpecah menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok Islam dan kelompok non Islam (nasionalis dan sosialis). e. sering gonta-ganti kabinet.
2. Kondisi perekonomian Indonesia yang buruk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pelaksanaan sistem ekonomi kolonial, eksploitasi sumber daya alam pada masa pendudukan Jepang yang berorientasi pada kepentingan perang, atau sebagai akibat peperangan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Keadaan itu diperburuk dengan pelaksanaan taktik perang bumi hangus yang memporakporandakan dunia flora Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memperbaiki perekonomian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Keadaan perekonomian Indonesia semakin parah sebagai akibat blokade laut oleh Belanda. Tujuannya adalah ingin menghancurkan RI melalui senjata ekonomi.
3. karena terjadinya perbedaan pendapat di antara para anggota Konstituante mengenai isi Rancangan UUD. Oleh karena itu, Sidang Konstituante cenderung dijadikan arena perdebatan antara para anggota Konstituante. Masing-masing anggota cenderung mengutamakan kepentingan partainya dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
4. isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut: a. Pembubaran Konstituante. b. Pemberlakuan kembli UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
5. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 kembali dilaksanakan dengan langkah menuju suatu bentuk pemerintahan yang diamankan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupakan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengertian terpimpin dalam demokrasi ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden.

Sistem Politik Demokrasi Terpimpin

Dengan berlakunya UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno langsung memimpir pemerintahan dan segera mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut: Menyusun Kabinet Kerja, Menyusun Lembaga-lembaga Negara,

Sistem Ekonomi Terpimpin

Dalam bidang ekonomi dipraktekkan system ekonomi Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat yang menjurus pada sistem ekonomi etelisme menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen