Pendidikan Zone

Home > All posts

Usaha Mengatasi Krisis Moneter pada Masa Kabinet Natsir, Sukiman, dan Ali-Wongso

<div style="text-align: justify;">
Pendidikan Zone - Usaha Mengatasi Krisis Moneter pada Masa Kabinet Natsir, Sukiman, dan Ali-Wongso - Secara umum, bangsa Indonesia belum memiliki konsep pembangunan ekonomi nasional yang jelas. Beberapa pemimpin nasional yang berpengaruh menganjurkan pengembangan ekonomi nasional menurut pola sosialis untuk menggantikan struktur ekonomi kapitalis yang eksploitatif yang telah diwarisi dari zaman kolonial.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara, Dr. Sumitro Djojohadikusumo (Menkeu Kabinet Natsir) menyatakan bahwa pembaruan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional harus dilakukan dengan menghidupkan kegiatan perdagangan dan menumbuhkan kelas pengusaha.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada waktu itu, keadaan pengusaha pribumi sangat lemah dan pengusaha non pribumi sudah kuat kedudukan dan modalnya. Oleh karena itu, Sumitro menggagas gerakan benteng, yaitu melindungi pengusaha pribumi dalam persaingan dengan pengusaha non pribumi dengan memberikan kredit.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berkaitan dengan gagasan tersebut, pemerintah mengucurkan dana pinjaman yang diberikan kepada 700 pengusaha pribumi. Di samping itu, pemerintah melaksanakan industrialisasi yang dituangkan dalam Rencana Sumitro, dengan sasaran:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Mengembangkan industri dasar dengan mendirikan pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan.</li>
<li>Meningkatkan produksi pangan, perbaikan prasarana, dan penanaman modal asing.</li>
</ol>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF_o1axqvzDe4II3fFnWp-FNppl6o_11iYPT0WU1fGQbWisqtgnH_P7HSXfi-WnbKMB9Hk1RSYb2LGlHdfKxIXqcyUigCnOpYEDdcWuEQL1wx9jnO_2X-GtlkvRAEr4-5Ll8iy9Dfu5mRs/s1600/De+Javasche+Bank.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Usaha Mengatasi Krisis Moneter pada Masa Kabinet Natsir, Sukiman, dan Ali-Wongso" border="0" height="169" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF_o1axqvzDe4II3fFnWp-FNppl6o_11iYPT0WU1fGQbWisqtgnH_P7HSXfi-WnbKMB9Hk1RSYb2LGlHdfKxIXqcyUigCnOpYEDdcWuEQL1wx9jnO_2X-GtlkvRAEr4-5Ll8iy9Dfu5mRs/s320/De+Javasche+Bank.jpg" title="Usaha Mengatasi Krisis Moneter pada Masa Kabinet Natsir, Sukiman, dan Ali-Wongso" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Usaha mengatasi krisis moneter dilakukan pula oleh Kabinet Sukiman dengan cara nasionalisasi <b><i>De Javasche Bank</i></b>. Kendati mengalami krisis moneter, pemerintah melalui Menteri Keuangan Yusuf Wibisono masih memberikan perhatian kepada para pengusaha dan pedagang nasional golongan ekonomi lemah. Dengan pemberian bantuan itu diharapkan para pengusaha yang merupakan produsen dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume import.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seiring dengan peraturan membagi dua uang kertas, diadakan pula peraturan sertifikat deviden, suatu usaha untuk memberikan dasar yang sewajarnya bagi nilai rupiah. Sertifikat-sertifikat itu tidak pernah diperjualbelikan sebagai kertas berharga yang sebenarnya. Nilainya ditentuan oleh bank dan uang yang diterimanya diberikan atau dibayarkan kepada mereka yang berhak menerimanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada masa Kabinet Ali-Wongso, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo melaksanakan sistem ekonomi baru yang disebut Sistem Benteng sebagaimana digagas oleh Sumitro Djojohadikusumo. Sistem ini sering disebut sebagai Sistem Ali-Baba. Ali untuk menggambarkan pengusaha pribumi, sedang Baba untuk menggambarkan pengusaha non pribumi, khususnya Cina.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Iskaq, pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha non pribumi dalam memajukan perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan menyediakan kredit melalui bank. Namun, sistem mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih piawai dari pengusaha pribumi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Akibat sanering uang yang dilakukan pemerintah pada zaman Ir. Djuanda, yaitu penarikan uang dari peredaran. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan berhasil menarik sekitar Rp 1,5 milyar. Dengan uang itu dapatlah pemerintah membayar sebagian utangnya kepada Bank Sentral, untuk membiayai defisit anggaran. Pemerintah selalu mengambil uang muka dari De Javanche Bank (kini Bank Indonesia). Melalui cara tersebut sebagian uang muka dapat dibayar kembali. Dengan demikian, penyelesaian utang pemerintah dilakukan dengan pinjaman ‘paksaan’.</div>

Pendidikan Zone - Usaha Mengatasi Krisis Moneter pada Masa Kabinet Natsir, Sukiman, dan Ali-Wongso - Secara umum, bangsa Indonesia belum memiliki konsep pembangunan ekonomi nasional yang jelas. Beberapa pemimpin nasiona…

The Big Five 5 Perusahaan Swasta Belanda yang Memegang Monopoli Kegiatan Ekonomi di Indonesia

<div style="text-align: justify;">
Pendidikan Zone - The Big Five 5 Perusahaan Swasta Belanda yang Memegang Monopoli Kegiatan Ekonomi di Indonesia - Sejak pengakuan kedaulatan, pemerintahan Indonesia dihadapkan dengan masalah gawat yang bertalian dengan dipertahankannya dominasi Belanda atas ekonomi Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana diketahui bahwa dalam KMB, pihak Indonesia telah menyetujui untuk menghormati hak-hak dan mengakui kepentingan-kepentingan perusahaan Belanda di Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemerdekaan ekonomi belum tercapai karena beberapa sektor ekonomi Indonesia yang strategis masih dikuasai dan dikendalikan perusahaan-perusahaan swasta Belanda.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ada lima perusahaan swasta Belanda yang memegang monopoli kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Jacobson dan van den Berg,</li>
<li>Internatio,</li>
<li>Borneo-Sumatera Maatschappiy (Barsumij),</li>
<li>Lindeteves, dan</li>
<li>Geo Wehry.</li>
</ol>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqR4DG_laH3uh2ETqIp8br0XUq4KnDC3cucnweAKq0q02pjp5duX7MWEtAa3R5zHlg70CqYooFooFggK6YG5uMmalielZ8W9emzHfH9s2Ytw6e48uewlLZIg8vy7WeprhWr_Euec546J0g/s1600/Monopoli+Belanda+terhadap+Ekonomi+Indonesai+Pasca+Kemerdekaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="The Big Five 5 Perusahaan Swasta Belanda yang Memegang Monopoli Kegiatan Ekonomi di Indonesia" border="0" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqR4DG_laH3uh2ETqIp8br0XUq4KnDC3cucnweAKq0q02pjp5duX7MWEtAa3R5zHlg70CqYooFooFggK6YG5uMmalielZ8W9emzHfH9s2Ytw6e48uewlLZIg8vy7WeprhWr_Euec546J0g/s320/Monopoli+Belanda+terhadap+Ekonomi+Indonesai+Pasca+Kemerdekaan.jpg" title="The Big Five 5 Perusahaan Swasta Belanda yang Memegang Monopoli Kegiatan Ekonomi di Indonesia" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kelima perusahaan itu sering disebut sebagai “<b><i>the big five</i></b>”, terutama karena sebagai pemegang monopoli kegiatan ekonomi Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berkaitan dengan keadaan tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk mengurangi kekuasaan perusahaan-perusahaan swasta Belanda dalam mengeksploitasi sumber alam Indonesia, dan sekaligus mendorong dan mendukung perkembangan perusahaan swasta pribumi Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mereka berkeyakinan bahwa keadaan perekonomian Indonesia yang kurang menguntungkan pada revolusi fisik merupakan bukti pelaksanaan sistem ekonomi kolonial. Pada masa kolonial eksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia dilakukan oleh dan untuk kepentingan penjajah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Atas dasar pemikiran di atas, maka kepemilikan asing dan non pribumi, khususnya orang Belanda dan juga Cina atas aset-aset produktif Indonesia dan pengendalian ekonomi Indonesia harus dikurangi atau dihapus sama sekali.</div>

Pendidikan Zone - The Big Five 5 Perusahaan Swasta Belanda yang Memegang Monopoli Kegiatan Ekonomi di Indonesia - Sejak pengakuan kedaulatan, pemerintahan Indonesia dihadapkan dengan masalah gawat yang bertalian dengan …

Faktor yang Menyebabkan Buruknya Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

<div style="text-align: justify;">
Pendidikan Zone - Faktor yang Menyebabkan Buruknya Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan - Pembaruan Ekonomi Nasional - Kondisi perekonomian Indonesia yang buruk dipengaruhi oleh beberapa faktor.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Faktor yang Menyebabkan Buruknya Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan antara lain adalah sebagai berikut:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Pelaksanaan sistem ekonomi kolonial, eksploitasi sumber daya alam pada masa pendudukan Jepang yang berorientasi pada kepentingan perang</li>
<li style="text-align: justify;">Peperangan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.</li>
<li style="text-align: justify;">Pelaksanaan taktik perang bumi hangus yang memporakporandakan dunia flora Indonesia. </li>
<li style="text-align: justify;">Pada awal kemerdekaan, terjadi inflasi yang sangat tinggi sebagai akibat tak terkendalinya peredaran uang Jepang. Pemerintah belum bisa melarang peredaran uang Jepang karena belum memiliki mata uang sendiri.</li>
<li><div style="text-align: justify;">
Keadaan perekonomian Indonesia semakin parah sebagai akibat blokade laut oleh Belanda. Tujuannya adalah ingin menghancurkan RI melalui senjata ekonomi.</div>
</li>
</ol>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaVoRaJv6wE1aAKDVHMBeHMEK66HgJzi7CS1uvjDs1M369YR_FFj_hn6DZdwNywECTJHjpCbcOWguafAhY4iIUU89wCkPBUb_xSSYf7d3bnF-roDGhjbrjvth1QZwXQ-nJCC3jYJoIJx4s/s1600/Buruknya+keadaan+perekonomian+Indonesia+pasca+pengakuan+kedaulatan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Faktor yang Menyebabkan Buruknya Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan" border="0" height="169" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaVoRaJv6wE1aAKDVHMBeHMEK66HgJzi7CS1uvjDs1M369YR_FFj_hn6DZdwNywECTJHjpCbcOWguafAhY4iIUU89wCkPBUb_xSSYf7d3bnF-roDGhjbrjvth1QZwXQ-nJCC3jYJoIJx4s/s320/Buruknya+keadaan+perekonomian+Indonesia+pasca+pengakuan+kedaulatan.jpg" title="Faktor yang Menyebabkan Buruknya Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan" width="320" /></a></div>
<div>
<br /></div>
Pada waktu <span style="text-align: justify;">itu, pemerintah mengakui beredarnya tiga mata uang, yaitu:</span><div style="text-align: justify;">
</div>
<ul>
<li>Uang De Javanche Bank,</li>
<li>Uang Hindia Belanda, dan</li>
<li>Uang Jepang.</li>
</ul>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Ir. Surachman merencanakan untuk mengeluarkan kebijakan pinjaman nasional dan telah disetujui oleh BP KNIP. Pinjaman itu diperkirakan mencapai Rp 1,000,000,000.oo yang dibagi menjadi dua tahap. Pinjaman itu akan dikembalikan dalam waktu 40 tahun. Kebijakan itu mendapat dukungan dari rakyat dengan bukti pemerintah mampu menghimpun tabungan rakyat sebesar Rp 500,000,000.00</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ternyata, keadaan perekonomian tersebut terus memburuk karena berbagai kebijakan Belanda yang mencampuri urusan Indonesia. Misalnya, Belanda mengeluarkan uang NICA untuk mengganti Jepang. Sementara, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Kemudian pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) pada 5 Juli 1946, mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di samping itu, pemerintah berhasil menyelenggarakan Konferensi Ekonomi yang pertama. Konferensi ini menghasilkan beberapa kebijakan, seperti:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Pembentukkan Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakalnya Bulog;</li>
<li>Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN);</li>
<li>Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani.</li>
</ol>

Pendidikan Zone - Faktor yang Menyebabkan Buruknya Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan - Pembaruan Ekonomi Nasional - Kondisi perekonomian Indonesia yang buruk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Fak…

Faktor Pendorong Dilaksanakannya Pemilu Pertama Tahun 1955

<div style="text-align: justify;">
Pendidikan Zone - Faktor Pendorong Dilaksanakannya Pemilu Pertama Tahun 1955 - Pelaksanaan Pemilu - Beberapa kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal telah menetapkan Pemilu sebagai salah satu program kabinetnya. Pelaksanaan Pemilu merupakan konsekuensi dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>Mengapa sebagian partai politik belum berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat?</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>Mengapa kehidupan politik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat?</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada waktu itu, sebagian partai politik belum berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat karena lebih mementingkan para pemimpinnya. Kenyataan itu mengakibatkan kehidupan politik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Kepincangan terjadi di sana sini sehingga rakyat menjadi frustasi dan menuntut agar segera dilaksanakan Pemilihan Umum.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Persiapan pelaksanaan Pemilu telah dimulai pada masa pemerintahan Kabinet Ali-Wongso. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu dilaksanakan dua tahap, yaitu:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 dengan tujuan untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Rendah.</li>
<li>Tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 dengan tujuan untuk memilih para anggota Konstituante atau Majelis Tinggi.</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Dalam pelaksanaannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 Kabupaten, 2.139 Kecamatan, dan 43.429 Desa. Pemilih yang datang untuk memberikan suara berjumlah 37.875.299 orang. DPR hasil pemilihan umum beranggotakan 272 orang, yaitu dengan perhitungan bahwa satu orang anggota DPR mewakili 140.000 orang penduduk, sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4r9JXQ0rEdYe-UuafRCeDTb-rRVWbcVq0tElx1kvltftvdqbRnCsV5T9zCPtWGOUuIK6309pLAqg0cE2ae8qsFbItRt54QgPuG_c3n0IhZ4lWfderkk9lZH89pqIhtaG4OWBF-hJPQA9_/s1600/Hasil+Pemilu+Pertama+Tahun+1955.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Faktor Pendorong Dilaksanakannya Pemilu Pertama Tahun 1955" border="0" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4r9JXQ0rEdYe-UuafRCeDTb-rRVWbcVq0tElx1kvltftvdqbRnCsV5T9zCPtWGOUuIK6309pLAqg0cE2ae8qsFbItRt54QgPuG_c3n0IhZ4lWfderkk9lZH89pqIhtaG4OWBF-hJPQA9_/s320/Hasil+Pemilu+Pertama+Tahun+1955.jpg" title="Faktor Pendorong Dilaksanakannya Pemilu Pertama Tahun 1955" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemilu tersebut dinilai berlangsung secara tertib dan aman. Oleh karena itu, para pengamat dari luar yang datang ke Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu dengan baik. Sayangnya, Pemilu tersebut belum menghasilkan sebuah kemenangan mutlak bagi sebuah partai politik. Hal itu memang sulit karena peserta Pemilu sangat banyak jumlahnya, yaitu 28 kontenstan. Dari hasil perhitungan suara telah muncul empat partai besar, yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi), dan PKI (28 kursi).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemilu yang diikuti banyak partai sangat baik karena dapat menjamin pesta demokrasi yang bear-benar demokratis karena setiap orang memiliki pilihan yang cukup banyak. Artinya, masing-masing orang yang memiliki hak suara dapat menentukan partai yang paling sesuai ideologinya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun dilihat dari sisi hasilnya, pemilu yang diikuti banyak partai biasanya kurang menguntungkan usaha setiap partai politik untuk memperoleh suara mayoritas sangat sulit tercapai. Keadaan ini biasanya akan melahirkan pemerintahan yang lemah. Hal ini terbukti, ketika Konstituante gagal menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar untuk menggantikan UUDS 1950.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di samping itu, upaya untuk membentuk pemerintah yang stabil sangat sulit direalisasikan. Hal ini dapat dilihat dari usia pemerintahan yang relatif singkat, seperti:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Kabinet Burhanuddin Harapan (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956);</li>
<li>Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957);</li>
<li>Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959).</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Ternyata, usia Kabinet pasca Pemilu 1955 tidak jauh berbeda dengan usia Kabinet pada masa 1950 - 1955, seperti:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Kabinet M. Natsir (6 Oktober 1950 – 21 Maret 1951);</li>
<li>Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952);</li>
<li>Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 2 Juni 1953);</li>
<li>Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955).</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Apabila dikaji secara cermat, maka persoalannya terletak pada sistem yang diterapkan tidak sesuai. Pada waktu itu, kita menganut sistem demokrasi liberal. Dengan demikian, upaya Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan langkah yang tepat.</div>

Pendidikan Zone - Faktor Pendorong Dilaksanakannya Pemilu Pertama Tahun 1955 - Pelaksanaan Pemilu - Beberapa kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal telah menetapkan Pemilu sebagai salah satu program kabinet…

Perkembangan Partai Politik Indonesia Sejak Pemilu Pertama 1955

<div style="text-align: justify;">
Pendidikan Zone - Perkembangan Partai Politik Indonesia Sejak Pemilu Pertama 1955 - Pemilu 1955 - Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan dua tahap, yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemilu dilaksanakan dalam suasana kehidupan politik yang demokratis. Berdasarkan UUDS 1950, maka kehidupan politik di wilayah NKRI didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi liberal. Artinya, setiap partai politik dan perorangan pun harus diberi kebebasan untuk mengikuti Pemilu. Oleh karena itu, penetuan peserta Pemilu tanpa adanya verifikasi seperti sekarang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>Perkembangan Kepartaian di Indonesia</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>Apa yang dimaksud dengan partai politik itu?</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pandangan, nilai-nilai, orientasi, dan cita-cita yang sama. Tujuan pembentukkan partai politik adalah untuk merebut, memperoleh, dan/atau mempertahankan kekuasaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvn28GP4Z_cIwLwFDeJpCioV_Azqqn4CXo_OmbGwZyw0QmBXbHo0LNrHVzJFNYZkYXiLpVa-QmnA_gNHHVkesoRf9D-4AXdxavzrs1O1p4VbIkzhxcr5_4EAEmdOTvqPdsZa7CJmkhTqtB/s1600/Perkembangan+Partai+Politik+Indonesia+Sejak+Pemilu+Pertama+1955.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Perkembangan Partai Politik Indonesia Sejak Pemilu Pertama 1955" border="0" height="205" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvn28GP4Z_cIwLwFDeJpCioV_Azqqn4CXo_OmbGwZyw0QmBXbHo0LNrHVzJFNYZkYXiLpVa-QmnA_gNHHVkesoRf9D-4AXdxavzrs1O1p4VbIkzhxcr5_4EAEmdOTvqPdsZa7CJmkhTqtB/s320/Perkembangan+Partai+Politik+Indonesia+Sejak+Pemilu+Pertama+1955.jpg" title="Perkembangan Partai Politik Indonesia Sejak Pemilu Pertama 1955" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jadi, lahirnya kepartaian berkaitan erat dengan kekuasaan dalam suatu negara atau pemerintahan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perkembangan kepartaian di Indonesia telah dimulai pada masa Per-gerakan Nasional. Pembentukkan partai politik dipelopori para mahasiswa STOVIA di Jakarta. Sejak Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, kemudian lahir partai-partai politik dengan tujuan yang berbeda satu sama lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Salah satu kendala yang dihadapai partai politik pada waktu itu untuk mendapatkan badan hukum dari pemerintah Hindia Belanda.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>Mengapa pemerintah Hindia Belanda tidak mau mengeluarkan ijin badan hukum untuk berdirinya partai politik di Indonesia?</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Belanda sangat khawatir terhadap berdirinya partai politik yang akan menjadi alat perjuangan rakyat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai centonya adalah sebagai berikut:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ul>
<li>Pada tahun 1912, Sarekat Islam gagal mendapatkan badan hukum,</li>
<li>Indiche Partij dibubarkan pada tahun berdirinya.</li>
</ul>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Apabila dilihat dari sisi perjuangannya, partai-partai politik pada masa Pergerakan Nasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Partai yang bersifat radikal, seperti SI, PNI, PI, IP, dan PKI. Partai-partai ini tidak bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Hindi Belanda dan mereka menolak duduk dalam Dewan Rakyat (Volksraad).</li>
<li>Partai yang bersifat moderat, seperti BU, Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), Parindra, Gerindo, dan Gapi. Mereka bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda dan bersedia duduk dalam Dewan Rakyat (Volksraad).</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Dilihat dari segi ideologi, partai-partai itu dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, seperti:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ul>
<li>a. Agama (SI, SDI, PSII, Masyumi, Partai Katholik,),</li>
<li>b. Nasionalis (BU, PNI, PBI, Parindra, IP, Gerindo, Gapi), dan</li>
<li>c. Sosialis Marxis (ISDV, Partai Buruh Indonesia, dan PKI).</li>
</ul>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Pada masa pendudukan Jepang, semua partai politik dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Semua kekuatan harus ditujukan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Jepang hanya mengizinkan organisasi sosial keagamaan seperti Majelis Islamiah Ala Indonesia (MIAI). Ormas ini kelak berubah</div>
<div style="text-align: justify;">
menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), salah satu partai politik terbesar berdasarkan hasil Pemilu 1955.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pasca kemerdekaan, Pemerintah RI memerlukan lembaga DPR/MPR sebagai cermin wakil rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk itu, melalui Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945, pemerintah menghargai lahirnya partai politik sebagai bagian dari pembentukan DPR/MPR. Sejak saat itu, berdirilah partai-partai politik bagaikan jamur di musim penghujan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>Sebutkan partai-partai politik yang lahir pasca kemerdekaan Indonesia?</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Partai-partai politik yang lahir pasca kemerdekaan adalah sebagai berikut:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang didirikan oleh dr. Sukiman pada tanggal 7 Nopember 1945.</li>
<li>Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh Moh. Jusuf sejak tanggal 7 Nopember 1945.</li>
<li>Partai Buruh Indonesia (PBI) yang dipimpin oleh Nyono dan didirikan pada tanggal 8 Nopember 1945.</li>
<li>Partai Rakyat Jelata yang dipimpin oleh Sutan Dewanis dan didirikan pada tanggal 8 Nopember 1945.</li>
<li>Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang dipinpim oleh Ds Probowinoto dan didirikan pada tanggal 10 Nopember 1945.</li>
<li>Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipinpim oleh Mr. Amir Syarifuddin dan didirikan pada tanggal 10 Nopember 1945.</li>
<li>Partai Rakyat Sosialis (PRS) yang dipinpim oleh Sutan Syahrir dan didirikan pada tanggal 20 Nopember 1945.</li>
<li>Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang dipinpim oleh I.J. Kasimo dan didirikan pada tanggal 8 Nopember 1945.</li>
<li>Partai Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) yang dipinpim oleh J.B. Assa dan didirikan pada tanggal 17 Nopember 1945.</li>
<li>Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipinpim oleh Didik Joyosukarto sejak 29 Januari 1946.</li>
</ol>

Pendidikan Zone - Perkembangan Partai Politik Indonesia Sejak Pemilu Pertama 1955 - Pemilu 1955 - Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan dua tahap, yaitu tanggal 29 Septem…

Kronologi Pembubaran RIS dan Kembalinya Indonesia ke NKRI

<div style="text-align: justify;">
Pendidikan Zone - Kronologi Pembubaran RIS dan Kembalinya Indonesia ke NKRI - pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS di Jakarta mengeluarkan UU Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Berdasarkan UU tersebut, beberapa negara bagian mulai menggabungkan diri dengan RI di Yogyakarta. Negara bagian RIS pun tinggal terdiri dari RI, NIT, dan NST.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan perundingan antara Pemerintah RIS yang diwakili Moh. Hatta setelah mendapat mandat dari NIT dan NST dangan Pemerintah RI diwakili oleh Abdul Halim, Wakil Perdana Menteri RI. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam piagam persetujuan yang berisi:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>RIS dan RI sepakat membentuk negara kesatuan berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.</li>
<li>RIS dan RI membentuk panitia bersama yang bertugas menyusun UUD negara kesatuan.</li>
</ol>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3OCXwlVtyeAFp5JK8S8Jm5pyfpRlTGjTWgcqLsi62Ue91z2Y8R0sBlpxAYtaOYb-fhCvt3OtAc-Qgl28c51hHD2TrcDLO1Di5FpOP19-Lv2CaFkWlePYWph8rZbt5L4lR0VD_Ki2Vb29z/s1600/Pelantikan+anggota+DPR+NKRI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kronologi Pembubaran RIS dan Kembalinya Indonesia ke NKRI" border="0" height="187" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3OCXwlVtyeAFp5JK8S8Jm5pyfpRlTGjTWgcqLsi62Ue91z2Y8R0sBlpxAYtaOYb-fhCvt3OtAc-Qgl28c51hHD2TrcDLO1Di5FpOP19-Lv2CaFkWlePYWph8rZbt5L4lR0VD_Ki2Vb29z/s320/Pelantikan+anggota+DPR+NKRI.jpg" title="Kronologi Pembubaran RIS dan Kembalinya Indonesia ke NKRI" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk menyusun konstitusi negara kesatuan, dibentuklah panitia gabungan RIS-RI yang diketuai secara bersama-sama oleh Prof. Dr. Supomo (Menteri Kehakiman RIS) dan Abdul Halim (Wakil PM RI). Pada tanggal 21 Juli 1950, Pemerintah RIS dan RI berhasil menyepakati Rancangan UUD Negara Kesatuan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tanggal 14 Agustus 1950, Parlemen RI dan Senat RIS mengesahkan Rancangan UUD Negara Kesatuan menjadi Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Sehari kemudian, Presiden Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada hari itu juga Soekarno terbang ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan sebagai Presiden RI, yang sebelumnya dipangku oleh Mr. Asaat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan demikian, sejak 17 Agustus 1950 negara RIS secara resmi dibubarkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil ditegakkan kembali. Keberhasilan itu merupakan bukti adanya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia.</div>

Pendidikan Zone - Kronologi Pembubaran RIS dan Kembalinya Indonesia ke NKRI - pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS di Jakarta mengeluarkan UU Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan …

Apa saja Faktor-faktor Pendorong Kembalinya RIS ke Bentuk Negara Kesatuan RI?

<div style="text-align: justify;">
Pendidikan Zone - Apa saja Faktor-faktor Pendorong Kembalinya RIS ke Bentuk Negara Kesatuan RI? - Sesuai dengan hasil KMB, RIS harus membayar hutang Belanda sejak tahun 1942 sampai pengakuan kedaulatan. Alasannya, semua hutang Belanda digunakan untuk kepentingan Hindia-Belanda. Sedangkan pihak RIS hanya bersedia menanggung hutang Belanda sampai Indonesia menyatakan kemerdekaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Alasannya, apabila RIS harus menanggung hutang sampai tahun 1949 berarti RIS harus membiayai sendiri penyerangan-penyerangan Belanda terhadap Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan jalan buntu, terutama dalam menentukan tanggung jawab masing-masing negara bagian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara, Amerika Serikat terus menekan agar RIS menanggung semua hutang Belanda.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ul>
<li><b><i>Masalah di atas merupakan salah satu faktor yang mendorong timbulnya pemikiran untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.</i></b></li>
</ul>
<span style="text-align: justify;">Gerakan yang menginginkan bentuk negara kesatuan pun semakin meluas. Berbagai demonstrasi dan mosi yang menuntut agar negara-negara bagian RIS dilebur dan bergabung dengan Republik Indonesia guna membentuk negara kesatuan.</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Presiden NIT, Sukowati mengumumkan bahwa negara bagiannya siap menjadi unsur suatu negara kesatuan. Bahkan, 13 daerah di wilayah NIT, keculi Maluku Selatan siap untuk melepaskan diri dari NIT dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tindakan itu kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya. Penggabungan antara daerah yang satu dengan lainnya dimungkinkan oleh pasal 43-44 Konstitusi RIS.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para pendukung negara kesatuan dikenal sebagai kaum unitaris dan masyarakat yang menghendaki negara RIS dikenal sebagai kaum federalis.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPy4pr4VyxKr1fu8CQ6EBS-IrRyzlFSGNK0us-IQHVW0Xz1SkpJ1qHLHC3WmRIWYP9Iivwld1585XigSs08JLq0DuJrMuQe58Mw4FGRa6E-c5Ha7Ldi-P5oq2EBDRUBqYoWxCJppEJu61V/s1600/Tindakan+separatis+oleh+sebagian+kaum+federalis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Apa saja Faktor-faktor Pendorong Kembalinya RIS ke Bentuk Negara Kesatuan RI?" border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPy4pr4VyxKr1fu8CQ6EBS-IrRyzlFSGNK0us-IQHVW0Xz1SkpJ1qHLHC3WmRIWYP9Iivwld1585XigSs08JLq0DuJrMuQe58Mw4FGRa6E-c5Ha7Ldi-P5oq2EBDRUBqYoWxCJppEJu61V/s320/Tindakan+separatis+oleh+sebagian+kaum+federalis.jpg" title="Apa saja Faktor-faktor Pendorong Kembalinya RIS ke Bentuk Negara Kesatuan RI?" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Semula, kedudukan kaum federalis cukup kuat untuk mempertahankan pandangannya. Akan tetapi, kekuatan itu mulai memburuk sebagai akibat beberapa tokohnya berkhianat terhadap RIS. Penghianatan mereka dikenal sebagai tindakan separatis.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ul>
<li><b><i>Tindakan separatis oleh sebagian kaum federalis juga menjadi salah satu faktor pendorong kembalinya RIS ke bentuk negara kesatuan Indonesia RI.</i></b></li>
</ul>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Beberapa tindakan separatis itu, di antaranya:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Sultan Hamid II bersekongkol dengan Raymond Westerling untuk membunuh rakyat di Sulawesi Selatan, tentara di Bandung, dan mengancam akan membunuh para petinggi RIS di Jakarta. Kelompok ini menamakan diri Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) suatu gerakan separatis yang ingin mempertahankan negara Pasundan dan lepas dari RIS.</li>
<li>Kapten Andi Aziz membuat makar di Makasar, Sulawesi Selatan. Ia dan pasukannya menyerang markas TNI di kota itu. Para prajurit TNI menjadi korban penyerangan itu. Pada tanggal 5 April 1950, Andi Aziz menyatakan NIT tetap dipertahankan.</li>
<li>Dr. Soumokil memimpin gerakan separatis di Maluku Selatan. Gerakan ini dikenal sebagai Republik Maluku Selatan (RMS). Pada tanggal 25 April 1950, Soumokil memimpin pemberontakkan terhadap RIS melalui berbagai intimidasi, teror, dan pembunuhan di beberapa tempat. Jelas, tindakkan itu dapat menghambat upaya mewujudkan negara kesatuan, sekaligus menghancur RIS yang telah diakui dunia internasional.</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Berbagai gerakan separatis tersebut telah melahirkan sikap tidak senang terhadap tokoh-tokoh kaum federalis dan mendorong mereka untuk mendukung tokoh-tokoh kaum unitaris. Dengan demikian, gerakan separatis merupakan faktor yang ikut mendorong usaha-usaha perjuangan kembali ke negara kesatuan.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ul>
<li><b><i>Faktor lain yang mendorong untuk kembali ke negara kesatuan adalah keinginan rakyat.</i></b></li>
</ul>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Di berbagai daerah dilancarkan tuntutan pembubaran negara-negara bagian. Pada bulan Februari 1950, rakyat Jawa Barat melakukan demonstrasi di depan Parlemen Pasundan menuntut dibubarkannya negara Pasundan. Di Jawa Timur, rakyat berdemonstrasi menuntut dibubarkannya negara Jawa Timur.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tuntutan semacam itu terus meluas di beberapa negara bagian maupun satuan kenegaraan (daerah-daerah otonom). Sampai tanggal 5 April 1950, negara-negara bagian dalam RIS tinggal tiga, yaitu RI, NIT, dan NST.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Beberapa daerah melancarkan mosi untuk melepaskan diri dari RIS dan bergabung dengan Republik Indonesia, di antaranya:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Pada tanggal 4 Januari 1950, DPRD Malang mengajukan mosi untuk lepas dari Negara Jawa Timur dan masuk Republik Indonesia.</li>
<li>Pada tanggal 30 Januari 1950, Sukabumi minta lepas dari Pasundan dan masuk menjadi bagian Republik Indonesia.</li>
<li>Pada tanggal 22 April 1950, Jakarta Raya menggabungkan diri pada Republik Indonesia.</li>
<li>Di Sumatera terjadi pergolakan politik di mana rakyat menuntut pembubaran Negara Sumatera Timur. Front Nasional Sumatera Timur dalam konferensinya pada tanggal 21 dan 22 Januari 1950 mengeluarkan resolusi yang antara lain menuntut supaya Negara Sumatera Timur selekas-lekasnya digabungkan kepada Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Sementara Negara Sumatera Timur dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Sumatera Timur yang demokratis.</li>
<li>Di Sulawesi timbul gerakan-gerakan rakyat yang menuntut pembubaran negara Indonesia Timur dan sebelum RIS dengan resmi membubarkan negara Indonesia Timur terlebih dahulu mereka menggabungkan diri dengan Republik Indonesia.</li>
</ol>

Pendidikan Zone - Apa saja Faktor-faktor Pendorong Kembalinya RIS ke Bentuk Negara Kesatuan RI? - Sesuai dengan hasil KMB, RIS harus membayar hutang Belanda sejak tahun 1942 sampai pengakuan kedaulatan. Alasannya, semua…