Hasil Persetujuan Perjanjian Renville di atas kapal angkatan laut Amerika Serikat

Pendidikan Zone - Hasil Persetujuan Perjanjian Renville di atas kapal angkatan laut Amerika Serikat - Perjanjian Renville - Perjanjian Linggajati ternyata merugikan perjuangan bangsa Indonesia, oleh karena itu kedua belah pihak tidak mampu menjalankan isi perjanjian itu.

Pertempuran terus menerus terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Dalam upaya mengawasi pemberhentian tembak-menembak antara pasukan Belanda dengan TNI, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi jasa-jasa baik yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN).

Untuk melaksanakan tugas dari Dewan Keamanan PBB, KTN mengadakan perundingan untuk kedua belah pihak. Tempat perundingan diupayakan di wilayah netral. Amerika Serikat mengusulkan agar perundingan dilaksanakan di atas kapal pengangkut pasukan angkatan laut Amerika Serikat “USS Renville”.

Kapal yang berlabuh di Teluk Jakarta ini menjadi tempat perundingan yang dimulai tanggal 8-12-1947.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, yaitu orang Indonesia yang memihak Belanda.

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Isi Perjanjian Renville adalah sebagai berikut:

1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Perjanjian ini menghasilkan persetujuan yang pada intinya sebagai berikut:

1. pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Kerajaan Belanda untuk mengakui negara Indonesia Serikat.
2. di berbagai daerah di Jawa, Madura, dan Sumatera diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah daerah-daerah itu mau masuk RI atau masuk Negara Indonesia Serikat.

Di samping isi pokok perjanjian itu terdapat juga kesepakatan terhadap saransaran dari pihak KTN yang pada intinya mengenai penghentian tembak-menembak dan segera diikuti dengan pembentukan daerah-daerah kosong militer (demiliterized zones).