Apa Saja Upaya Perjuangan melalui Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia dalam Merebut Irian Barat?

Pendidikan Zone - Apa Saja Upaya Perjuangan melalui Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia dalam Merebut Irian Barat? - Perjuangan melalui politik dan ekonomi dalam merebut kembali Irian Barat ditempuh oleh bangsa Indonesia dengan jalan pembubaran Uni Indonesia-Belanda, Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, dan Pembentukan Pemerintahan Provinsi Irian Barat.

Berikut ini rincian Upaya Perjuangan melalui Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia dalam Merebut Irian Barat:

1. Pembubaran Uni Indonesia-Belanda

Pada tanggal 13 Februari 1956, kabinet BurhanuddinHarahapmembubarkan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak dengan undang-undang No.13 tahun 1965. Secara singkat undang-undang tersebut menetapkan bahwa hubungan selanjutnya antara negara-negara yang berdaulat penuh berdasarkan hukum internasional. Kepentingan Belanda di Indonesia berlaku sesuai hukum yang ada di Indonesia.

2. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

Pada tahun 1958 Indonesia melakukan tindakan tegas yaitu pangambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia yang mula-mula dilakukan secara spontan oleh rakyat dan buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda yang selanjutnya ditampung dan dilakukan secara teratur oleh pemerintah. Untuk menghindari kesemrawutan, KSAD Jendral A. H. Nasution sebagai Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengkoordinir pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda kemudian menyerahkannya kepada pemerintah.

Pemerintah mengukuhkan pengambilalihan itu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Perusahaan Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

• a. Gedung Nederlandsche Handel Maatschapij NV.
• b. Bank Escompto yang menjadi Bank Dagang Negara (BDN). Sekarang BDN termasuk Bank Mandiri.
• c. Percetakan De Unie
• d. Perusahaan Philips
• e. Perusahaan Penerbangan KLM

3. Pembentukan Pemerintahan Provinsi Irian Barat

Sejalan dengan program Kabinet Ali Sastroamijoyo maka dibentuklah pemerintahan provinsi Irian Barat dengan Ibu kotanya di Soa Siu, Tidore (Maluku Utara). Peresmian provinsi tersebut dilakukan tepat pada saat ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-11, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1956.

Provinsi Irian Barat tersebut meliputi wilayah Irian yang masih diduduki Belanda, serta Tidore, Weda, Oba, Patani, dan Wasile. Gunernur Irian Barat pertama adalah Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah, yang dilantik pada tanggal 23 September 1965.

Perjuangan dengan cara konfrontasi untuk merebut kembali Irian Barat didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dengan sepenuh hati. Pada tahun 1957 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat sebagai persiapan untuk melaksanakan konfrontasi. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.