Sebutkan 5 Aspek yang Terdapat dalam Kebijakan Pemerintah!

Pendidikan Zone - Sebutkan 5 Aspek yang Terdapat dalam Kebijakan Pemerintah! - Sebuah kebijakan pemerintah tentu mengandung banyak sisi, banyak aspek atau banyak sudut pandang. Sedikitnya dapat ditemukan lima aspek dalam sebuah kebijakan pemerintah.

Kelima aspek kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuat kebijakan
2. Isi Kebijakan
3. Pelaksana Kebijakan
4. Hasil Kebijakan
5. Dampak Kebijakan

1. Pembuat kebijakan

Setiap kebijakan pasti ada yang membuatnya. Kebijakan pemerintah itu dibuat dan diterbitkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Pejabat dan lembaga itu meliputi semua tingkatan pemerintahan, dapat di pusat, di daerah provinsi, di daerah kabupaten atau kota, dan dapat pula di desa atau kelurahan.

Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah kebijakan itu telah diambil oleh pejabat atau badan yang tepat atau berwenang? Apakah yang akan terjadi seandainya kebijakan pemerintah diambil oleh pejabat yang salah atau tidak berwenang? Untuk itulah, kita perlu mencermati siapa yang membuat kebijakan pemerintah.

Apabila seorang pejabat atau lembaga pemerintah diberikan kebebasan membuat kebijakan di luar wewenangnya, maka akan terjadi kekacauan hukum. Terjadilah apa yang disebut dengan ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban masyarakat. Akibatnya, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.

2. Isi kebijakan

Isi kebijakan publik antara lain sebagai berikut:

• Masalah publik (masalah umum) yang menyangkut kepentingan dan keselamatan bersama. Misalnya, pemerintah telah mengangkat masalah sampah sebagai masalah publik, yang harus ditangani secara bersama-sama.
• Masukan dari berbagai pihak termasuk anggota masyarakat yang berbhinneka atas permintaan pemerintah.
• Kebersamaan antara pemerintah dan warga masyarakat dalam mengimplementasikan (melaksanakan) kebijakan publik. Contohnya, adanya sistem pengelolaan sampah yang modern sesuai perkembangan iptek.
• Evaluasi kebijakan publik. Apabila kebijakan publik tidak dapat menyelesaikan masalah maka dapat kembali dikeluarkan kebijakan publik yang baru.
• Membentuk perilaku atau budaya demokrasi, misalnya, hak politik rakyat untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas.
• Membentuk masyarakat hukum. Masyarakat hukum ialah masyarakat yang patuh pada hukum yang berlaku.
• Membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. Kebiasaan sopan santun dapat membuat masyarakat terbiasa bersikap baik dengan penuh rasa kekeluargaan.
• Membentuk masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dan dapat hidup bersama, damai, dan tunduk pada hukum.

Dengan mencermati isinya, akan dapat diketahui ketepatan atau ketidaktepatan sebuah kebijakan pemerintah untuk menjawab persoalan yang ada. Biasanya, setiap kebijakan pemerintah menyangkut kepentingan umum atau kepentingan rakyat.

Dalam hal ini dapat dicermati, apakah kebijakan tersebut sudah menjawab permasalahan yang dihadapi rakyat? Tentu, dalam hal ini ada kegiatan yang diprioritaskan atau didahulukan dari kegiatan lainnya. Artinya, kebijakan pemerintah tersebut haruslah berisi hal-hal yang diharapkan oleh rakyat.

Hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Misalnya, persoalan pangan tentu lebih mendesak untuk dipenuhi daripada kebutuhan akan tempat rekreasi atau arena olahraga. Pemenuhan sarana pendidikan tentunya lebih penting daripada pemenuhan sarana hiburan. Kebutuhan primer didahulukan daripada kebutuhan sekunder.

3. Pelaksanaan kebijakan

Hal yang perlu diperhatikan, apakah pelaksanaan telah sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan? Apabila terjadi penyimpangan, maka masyarakat harus mengkritisi. Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang baik akan menentukan tercapainya tujuan kebijakan. Artinya, dapat menghasilkan dampak positif yang diharapkan dan dapat menghindari dampak negatif yang tidak diharapkan.

Sebaliknya, pelaksanaan kebijakan yang kurang baik akan memperbesar dampak negatif yang akan mengecewakan dan merugikan rakyat. Oleh sebab itu, kita harus mencermati pelaksanaan kebijakan pemerintah.

4. Hasil kebijakan

Mengamati dan menilai hasil yang dicapai dari pelaksanaan proyek atau program pemerintah juga sangat penting. Hasil kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana yang dibuat menunjukkan kegagalan sebuah kebijakan pemerintah. Hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana harus dikoreksi agar tidak terjadi kegagalan.

5. Dampak kebijakan

 
Secara umum, kebijakan pemerintah diharapkan berdampak positif atau menimbulkan akibat positif terhadap kehidupan rakyat. Namun demikian, tidak jarang suatu kebijakan pemerintah dapat menimbulkan dampak negatif. Biasanya dampak negatif ini merupakan dampak sampingan yang kurang/tidak diperhitungkan sebelumnya.

Contoh kasus tentang kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Kebijakan pendidikan diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil pendidikan juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun demikian, kebijakan pendidikan yang tidak mencapai sasaran dapat berakibat negatif, yaitu adanya pengangguran terpelajar. Hal itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Apa akibatnya jika kebijakan publik dibatalkan? Apabila kebijakan publik dibatalkan, biasanya warga masyarakat akan berlaku seenaknya saja, mereka tidak akan memedulikan kepentingan orang lain, karena mereka tahu bahwa kebijakan publik sudah tidak ada lagi sehingga merasa bebas bahkan mengarah pada tindakan atau perilaku anarkis yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Kebijakan publik dapat dibatalkan dengan disertai kebijakan publik baru dengan dasar atau alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.